Mekanisme Kebijakan Semi-Online

FatsOeN-(11/2) Pihak lembaga mengeluarkan kebijakan baru di tahun ajaran 2013, yaitu mekanisme pembayaran SPP yang mengharuskan mahasiswa mendatangi salah satu bank yang ditunjuk oleh lembaga.

 Tetapi Kebjiakan tersebut dinilai merepotkan bagi mahasiswa. Salah seorang mahasiswa yang tidak mau disebutkan identitasnya mengungkapakan mekanisme tersebut terlalu merepotkan. “Sebenarnya saya merasa malas kalau harus mendatangi bank, mending kalau dekat. Tempatnya kan jauh mas. Kalo bisa transfer aja, kan lebih gampang”. Paparnya.

 Namun ketika hendak dimintai keterangan mengenai mekanisme tersebut, pihak administrasi sedang tidak ada di tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pembantu Rektor II, Prof. Dr. Wahidin, M.Pd di sela-sela kesibukannya menyatakan bahwa mekanisme tersebut adalah bagian dari proses pembayaran online yang kini sedang dijalankan. Ia mengungkapkan bahwa mekanisme ini masih harus dikembangkan untuk beberapa tahun kedepan. “Sebenarnya ini adalah bagian dari proses menuju sistem online, untuk saat ini memang mahasiswa masih harus mendatangi pihak bank untuk melakukan pembayaran. Namun untuk beberapa tahun kedepan mudah-mudahan sudah berjalan karena masih dalam pengembangan”, ungkapnya.

 Ia menambahkan jika sistem online tersebut sudah berjalan, mahasiswa bisa melakukan transfer dari bank manapun dan bahkan untuk pengisian Kartu Pendaftaran Program Studi (KPPS) juga bisa dilakukan secara online. 

Ketika disindir mengenai kebijakan yang mengharuskan mahasiswa mengajukan cuti jika telat membayar SPP ia mengungkapkan bahwa sebenarnya pihaknya telah memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran, “Masalah itu kami sudah perpanjang batas waktunya sampai tanggal 18 Januari. Jika melebihi batas tersebut mahasiswa harus mengajukan surat permohonan cuti. Jika tidak, bisa-bisa DO (Drop Out),” tandasnya. 

Di sisi lain, Mahasiswa menilai kebijakan tersebut memberatkan mahasiswa yang tidak mampu. Karena tidak semua mahasiswa IAIN adalah orang berada. Erdi, salah seorang Mahasiswa tarbiyah mengatakan kebijakan tersebut terlalu berlebihan, seharusnya mahasiswa diberikan dispensasi karena mahasiswa juga ingin belajar bersama. “ Menurut saya kebijakan itu kurang tepat, bagaimana jika memang mahasiswanya benar-benar tidak mampu. Karena tidak semua mahasiswa dari kalang orang kaya, ada juga yang harus bekerja terlebih dahulu. Harusnya dikasih dispensasi”, ungkapnya. 

Senada dengannya, Mulyono yang juga mahasiswa tarbiyah ini mengnungkapkan kebijakan tersebut masih memberatkan mahasiswa, “Kalau menurut saya dikasih dispensasi terlebih dahulu dalam jangka beberapa bulan, kasihan kan kalau misalkan memang mahasiswanya benar-benar tidak mampu bayar”. Tambahnya. (Prim/Ziest)