Jam 5.30 sore dalam perjalanan pulang dari kampus, dengan cahaya temaram jalanan, saya masih bisa membaca berbagai tulisan di papan-papan advertising, baligho, atau hanya di poster kecil yang ditempel di batang pohon, yang cukup bisa menghiburku setelah lelah kuliah. Tulisan dan foto-foto itu bukanlah sebuah lelucon, pastinya. Tetapi cukup untuk menggelitik hatiku dan menyiratkan tawa kecil, walaupun tak sampai membuatku terbahak. Tulisan dan foto-foto itu adalah semacam promosi bagi kontestan-kontestan di panggung politik dalam pesta demokrasi yang tak lama lagi akan berlangsung; ada orang mempromosikan diri sebagai manusia jujur dan bersih?
Dari satu sisi, hal ini menunjukan bahwa partisipasi politik rakyat menunjukan elan vitalnya. Setidaknya demokrasi sudah menjadi sistem yang diamini oleh rakyat secara massif, walaupun tentu masih ada sekelompok golongan yang menentangnya. Perjuangan dalam menegakan demokrasi, dalam sejarahnya, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Di Amerika, yang diakui sebagai pionir sistem demokrasi, pada tahun 1776 mulai mempopular dan sistem ini; dipercaya sebagai sistem yang acceptable dengan hakikat kemanusiaan. Tentu saja rakyat Amerika telah berjuang mati-matian untuk merebut kedaulatan sebagai bangsa, tidak lagi sebagai bagian koloni-koloni Inggris. Dan tentunya juga dalam menegakkan demokrasi.
Memori itu pun buyar ketika klakson bus jurusan Semarang menyuruhku untuk minggir- yang mungkin suara nyaring klakson itu berarti “ minggir kamu motor butut!”. Kembali, saya masih memikirkan perpolitikan di negeri ini yang bagi saya semakin menggelikan; bahkan kadang tak ubahnya sebuah opera. Orang yang saya kenal di layar televisi sebagai komedian misalnya, tiba-tiba maju dalam kancah politik. Atau mungkin penyanyi, artis, dan saya yakin suatu hari nanti bintang film biru pun berminat untuk maju dalam pemilu- karena bukankah demokrasi membuka peluang selebar-lebarnya buat siapa saja untuk memilih dan dipilih?
Perpolitikan kita memang agaknya mempunyai paradoksnya sendiri. Ia meneriakan demokrasi begitu nyaring, tapi pada hakikatnya dirasa hanya membajak demokrasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Demokrasi sebagaimana Abraham Lincoln merumuskan “Democracy is from the people, by the people, and for the people” dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, telah disulap menjadi “from the people, by the people and for the politician elite only” dari rakyat, oleh rakyat, untuk para elit politik semata . Rakyat bukan lagi menjadi pusat dari tujuan politik. Di sini rakyat hanya dijadikan alat untuk perolehan kekuasaan bahkan hanya menjadi tumbal politik; dilirik hanya ketika pemilu, setelah itu? tentunya sudah menjadi rahasia umum, what the hell with the people!
Politik akan terus menjadi komoditas yang laku dalam kehidupan manusia. Ia merupakan hal vital, bahkan bagi saya, kebutuhan manusia tidak hanya pada Sembilan bahan pokok (sembako) akan tetapi sepuluh; kebutuhan politik. Goenawan Mohamad menyebut politik seperti halnya seks, ia dianggap sebagai hal yang menjijikan, akan tetapi ramai-ramai dijalankan- baik secara sah maupun tidak sah. Maka di sinilah fatsun (etika) menempati urgensinya sendiri. Seks memerlukan aturan-aturan, baik secara juridis, moral atupun hanya sekedar teknis; maka terbitlah undag-undang tentang pernikahan, buku-buku; Kama Sutra, Qurratul ‘uyun, Rawdlatul Mu’aththar (berisi 189 gaya dalam hubungan seks), dan yang sedang popular saat ini yaitu pendidikan seks. Semuanya ditujukan agar manfaat darinya bisa tercapai bagi kehidupan manusia; begitu juga halnya politik.
Politik, memang tak pernah mempunyai aturan yang baku dan pasti; karena ia hanya merupakan usaha untuk mencapai suatau tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Peter H. Merkl dalam bukunya yang terkenal itu, Continuity and change. Namun, tentunya standar baik dan berkeadilan itu dipengaruhi oleh nilai-nilai bangsa dan ideologi wilayah dan masanya. Bagi politikus Marxisme-Leninisme, memperjuangkan komunisme merupakan baik dan berkeadilan. Namun akan berbeda bagi politikus beraliran Demokrasi. Relativitas, itulah keniscayaan dalam politik. Maka kiranya sesuai jika untuk mengatakan; satu-satunya hal yang tak berubah dalam kancah politik adalah perubahan itu sendiri. Sehingga tak mengherankan jika politikus mempunyai banyak wajah; oportunis dan (pastinya) hipokrit.
Tiba-tiba sayapun teringat ketika suatu ketika mendiskusikan tentang filsuf Italia, Nicollo Machiavelli, yang terkenal dengan karyanya, Il prince. Ia dihujat dan dicela karena dianggap terlalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik. Ia dianggap sebagai manusia yang tak mempunyai moral. Baginya, demi kepentingan politik apa saja menjadi halal untuk dilakukan; termasuk mengorbankan rakyat, tentunya. Pemikirannya dianggap berbahaya. Namun, toh penghujat-penghujat itu, bahkan mungkin kita semua, ternyata pelaku dan penganut setia pemikiran Machiavelli. Tak ada kawan ataupun lawan abadi, yang ada hanya kepentigan. “There is no eternal friend, there is no eternal enemy, there is only eternal interest”.
Saya jadi terpikir, kalau-kalau percaturan politik yang akan digelar dalam waktu dekat ini masih akan tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya; setidaknya mirip, walaupun tak kembar identik. Ia hanya akan menjadi ajang perebutan kekuasaan para elit; tak ada pertarungan atas nama rakyat. Setidaknya masih banyak calon legislatif yang memperebutkan kursi parlemen di Senayan bukan untuk aktif memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, hanya untuk sekedar numpang tidur ketika sidang, kongkow, memperoleh fasilitas mewah (termasuk paket wisata ke luar negri), dan tentunya, dan ini yang paling penting, bisa menggasak anggaran Negara; politikus yang disebut oleh Iwan Fals sebagai tikus-tikus kantor.
Enam puluh delapan tahun sudah berlalu ketika kemerdekakan itu diproklamirkan, namun ternyata pertumbuhan Negara ini tersalip jauh oleh Negara yang lahir seumuran; misalnya dengan negara tetangga kita, yang kadang kurang ajar, ‘Malaysia’. Bahkan ternyata reformasipun yang sudah menginjak usia lima belas tahun belum sanggup menyelesaikan permasalahan-permasalahan esensial negri ini; meminjam istilah Gus Dur, reformasi yang tidak transformatif. Meskipun memang banyak keberhasilan yang sudah dicapai. Mungkin benar jika keterhambatan kemajuan negri ini dikarenakan oleh tingkah para elit yang seperti siswa taman kanak-kanak.
Bagi kalangan pesantren, ada sebuah guyon yang saya rasa sesuai dengan wajah politik kita, wa ‘ala ali wa ashaabi. Ternyata konsep ini diamalkan secara kaffah oleh para elit- bahkan oleh kita semua- sebuah nepotisme politik. Jadi tidaklah penting soal kapabilitas dan nilai seseorang dalam politik, yang terpenting adalah sanak kerabat dan teman politik; merekalah yang harus diprioritaskan, bukan rakyat.
Satu jam perjalanan, sampailah saya di rumah. Saya rebahkan tubuh sejenak pada kasur yang tak lagi empuk untuk sedikit mengurangi lelah sebelum mandi. Sekilas saya lihat sebuah kitab kecil yang hanya setebal 47 halaman terselip di antara deretan kitab lainnya di rak buku. Ya, Mabadi Awaliyah. Di situ saya ingat pada halaman 39, qo’idah nomor 16 berbunyi “ Tashorruful imam ‘ala ro’iyyati mannuthun bilmashlahah” kebijakan dan ‘tujuan’ pemimpin harus berasaskan pada kepentingan ‘Rakyat’; dengan ‘R’ huruf kapital. Saya pikir jika sekiranya para elit politik kita mau memahami dan ‘tentunya’ mengimplementasikan rumusan sederhana tadi, maka politik kita tidak akan menjadi apa yang disebut Peter H. Merkl sebagai politik dalam bentuk yang paling buruk; perebutan, kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Wallahu A’lam Bishowaab. (Doamad Tastier)
0 komentar:
Posting Komentar